JAKARTA, KOMPAS.TV - Eks Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan terkait pergantian Kapolri, itu kewenangan Kompolnas untuk memberi saran kepada presiden.
Meski demikian, saat ini Poengky belum mendengar adanya permintaan presiden untuk memberikan saran soal itu. Jadi Kompolnas belum bergerak sebelum diminta presiden. Kalau presiden langsung ke DPR, saya rasa tidak mungkin, karena aturannya harus lewat Kompolnas," katanya.
Lebih lanjut Poengky mengatakan setuju tidak perlu ada fit and proper test Kapolri di DPR,untuk melepaskan polisi dari politik. Ada kesejarahan masa lalu ketika pada masa orba, DPR dianggap sebagai wakil rakyat. Tapi sebetulnya tidak perlu, karena merupakan hak prerogatif presiden.
"Apakah di bawah presiden tidak akan ada politisasi? Kalau misal presidennya Jokowi, ya politis lagi..," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Bagaimana tanggapan Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/h2pg2kOlGgg
#polri #reformasi #polisi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/619369/isu-pergantian-kapolri-mencuat-perlukah-fit-and-proper-test-di-dpr-ini-kata-kompolnas
