#politikindonesia #kpu #jokowi #gibran
Kebijakan KPU yang merahasiakan dokumen calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah mereka mendapat penolakan. Salah satunya anggota komisi 2 DPR, Deddy Sitorus yang mengaku tidak setuju dengan langkah KPU tersebut.
Seharusnya dokumen-dokumen para capres dan cawapres dapat diakses publik. Hal itu penting agar masyarakat dapat mengetahui latar belakang calon pemimpinnya.
Terkait alasan KPU bahwa keputusannya itu untuk melindungi privasi capres dan cawapres, Deddy punya jawaban. Menurutnya, alasan itu tidak pantas lantaran seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi.
Deddy menambahkan bahwa KPU tidak boleh merahasiakan dokumen para capres dan cawapres. Langkah KPU tersebut melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia.
Sebelumya, KPU menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki calon presiden dan calon wakil presiden untuk syarat pendaftaran, termasuk ijazah, kecuali yang bersangkutan memberikan persetujuan.
Hal ini ditegaskan dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.
Dalam keputusan tersebut, ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi capres-cawapres. Artinya, publik tidak bisa leluasa membuka situs KPU untuk mengecek ijazah capres atau cawapres.
Beberapa dokumen yang dikecualikan aksesnya antara lain fotokopi KTP elektronik dan akta kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, serta LHKPN.
Contact Me :
Whatsapp : +62 812-6628-0882
: https://wa.me//6281266280882
Email : partnership@riau24.com
Instagram : https://www.instagram.com/riau24/
TikTok : https://www.tiktok.com/@riau24com?lang=id-ID
Website : https://www.riau24.com
#entertainment #viral #riau24
Wy, Mn, Zar, Yan
